Tidak Puas Penetapan BLT DD, Warga Gedung Sako II dan Tanjung Besar Ngadu Ke Dewan

oleh -534 views

KAUR, E-BENGKULU.COM – Selasa (30/6/2020) pukul 10.00 s/d 14.30 Wib di ruang rapat Komisi I DPRD Kabupaten kaur Jalan A.Saukani Saleh Komplek pemerintahan Padang kempas Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur telah dilaksanakan Hearing Anggota DPRD Kabupaten Kaur dengan masyarakat Desa Gedung Sako II dan masyarakat Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut,
1. Wakil ketua I DPRD Juraidi
2. Ketua Komisi I DPRD Bazarudin
3. Anggota DPRD dari partai Nasdem Firjan ekabudi ( Komisi I )
4. Anggota DPRD Dari partai PPP Maharda ( Komisi III)
5. Anggota DPRD dari partai PDIP Samsul
6. Anggota DPRD  Burma.
7. Anggota DPRD dari partai Golkar Junanhadi
8. Kepala Dinas PMD Asmawi
9. Kabid PMD Doni Raspindo
10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten kaur Sudarmin tetap.
11. Babinsa Desa Tanjung Besar Serda Husnul Basri
12. Babinsa Desa Gedung Sako II Serma Lukman.
13. Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Besar Bripka David
14. Bhabinkamtibmas Desa Gedung Sako II Aipda M.Zainal
15. Kepala Desa Gedung Sako II Safiri
16. Kepala Desa Tanjung besar Ujang
17. Ketua BPD Gedung Sako II beserta
18. Ketua BPD Tanjung Besar beserta anggota
19. Perwakilan masyarakat Desa Gedung sako II
20 . Perwakilan Desa Tanjung Besar

Masyarakat menyampaikan aspirasi mereka terkait penetapan BLT DD yabg dinilai belum memuaskan warga. Meminta kepada pemerintah Desa untuk segera menata ulang terhadap penerima bantuan yang bersumber dari Dana Desa serta di lakukan musyawarah desa. Mohon untuk meninjau ulang terhadap penerima bantuan dari kemensos yang tidak tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kaur menjelaskan, Masalah bantuan tidak tepat sasaran harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Dinas Sosial tidak berhak turun langsung ke lapangan karena ada 2 kriteria aturan yang berhak hak mendapatkan bantuan yaitu bantuan teregister dan bantuan yang tidak tergeser.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Kaur, berkenaan dengan BLT ini sudah berdasarkan hukum akan tetapi untuk penyaluran harus melalui musyawarah desa dengan melibatkan Babinsa bhabinkamtibmas pendamping desa dan PMD. Untuk data yang telah dimasukkan kepada dinas akan tetapi bisa dirubah dengan ketentuan pada musdes. Untuk penerima harus cermat karena jangan ada yang menerima bantuan tersebut yang tidak tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Babinsa/ Bhabinkamtibmas menyampaikan saran, kami sudah beberapa kali melakukan musdes dalam penentuan penerima BLT Dede desa akan tetapi kami menyampaikan kepada pembaca untuk aturan dalam penentuan kriteria penerima bantuan tersebut harus jelas.

Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kaur Badarudin menyampaikan, Lembaga dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kaur sebagai fasilitator terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan harapan dari lembaga DPRD Kabupaten Kaur kepada masyarakat Kabupaten Kaur untuk berlapang dada terhadap keputusan diambil oleh musyawarah. lembaga DPRD hanya meluruskan pandangan dan acuan terhadap penentuan kriteria penerimaan bantuan BLT dana desa.

Anggota DPRD kabupaten kaur Firjan Ekabudi, Menyikapi bantuan BLT dana Desa maupun bantuan BLST yang saat ini sekarang menjadi kegaduhan di lapisan masyarakat maka pihak DPRD mengusulkan pendapat kepada kedua desa dapat memahami bahwa masyarakat sudah dua kali menghadap lembaga DPRD Kabupaten Kaur yang permasalahan hanya masalah BLT dana desa. Melihat dari rujukan pilpres nomor 01 tahun 2020 dia memuat tentang penerimaan bantuan BLT dana Desa lembaga DPRD mengharapkan kepada pemerintah Desa untuk tidak terlalu kaku dalam menentukan penerimaan bantuan BLT dana Desa sehingga harus berdasarkan pada pilpres tersebut dan keadaan masyarakat kita saat ini.

Anggota DPRD Kabupaten Kaur Merza, Harapan kami kepada pemerintah Desa agar kiranya tidak menjadi kendala dalam penyaluran penerimaan bantuan covid 19 ini menjadi gaduh Di lapisan masyarakat.

Penyampai dari kepala Desa, bahwa kami dari kepala desa telah diberikan oleh pemerintah untuk membentuk relawan covid 19 sedangkan untuk bantuan covid 19 BLT dana Desa sudah kami lakukan sesuai dengan ketentuan dari kementerian desa sehingga ada 14 kriteria yang tidak berhak menerima bantuan BLT dana desa salah satunya PNS polri BUMN TNI dan perangkat desa. untuk penerima bantuan kami merujuk pada peraturan PDT yaitu orang miskin berdasarkan pemahaman kepala desa di samping orang miskin orang yang mendapatkan dampak langsung yaitu penyakit bertahun serta ibu kepala rumah tangga lansia PHK positif covid 19 buruh sopir.

Hearing menyimpulkan beberapa point penting yakni, Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kaur mengharapkan kepada pemerintah Desa gedung Sako dan Desa Tanjung besar untuk menambah data penerima bantuan BLT dana desa. seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kaur mengharapkan kepada pemerintah Desa untuk segera melakukan musyawarah desa dalam penambahan data penerima bantuan BLT dana desa. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kaur mengharapkan kepada pemerintah daerah khususnya terkait untuk dapat menyelesaikan penyaluran terhadap bantuan BLT dana desa di Kabupaten Kaur agar tidak menjadi kegaduhan di lapisan masyarakat.(kif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *