Supervisi, Bawaslu Bengkulu Bimte PDPK

oleh -9 views

KAUR, E-BENGKULU.COM – Kamis tanggal 23 Juli 2020 Pukul 11.30 – 17.00 Wib di K Hotel Jalan Lintas Sumatra Desa Kepala pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dilaksanakan kegiatan Bimtek Pengawas AD Hoc Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Rangka Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Kegiatan bimtek di buka langsung ketua Bawaslu Kaur Toni Kuswoyo. Hadir dalam bimtek tersebut, Supervisi Bawaslu Provinsi Bengkulu Patimah Siregar, M, Pd.Komisioner Bawaslu Devisi Hukum Natijo Elem.Komisioner Bawaslu devisi PHAL,Oyon Supra.Korsek Bawaslu Kaur : Sisanto.Perwakilan PDPK yang ada di di Kabupaten Kaur.

Susunan acara dalam Bimtek tersebut,Pembukaan,Menyanyikan lagu Indonesia raya,Doa,Sambutan Ketua Bawaslu Kaur,Sambutan Supervisi Bawaslu Provinsi Bengkulu,Sambutan Divisi ESDM Bawaslu Kaur dan Penutup.

Sambutan Ketua Bawaslu Kaur, Untuk peserta PDPK agar serius mengikuti bimtek, sehingga PDPK memahami betul potensi potensi Pelanggaran Pemilu dari hal yang kecil hingga yang besar. Serta cara pengisian pom ciklit harus di teliti lebih jelas yg benar dan salah, sehingga tidak menimbulkan perubahan data pemilih nantinya.

Penyampaian dari supervisi Bawaslu Provinsi Patimah Siregar. M, Pd, PDPK dalam melaksanakan pengawasan harus jeli untuk melakukan pengumpulan data serta lakukan kordinasi ke tingkat bawaslu kabupaten. Lakukan pengawasan dalam Coklit, Jangan sampai ada perbedaan data,  jika ada temuan perbedaan data lebih lanjut koordinasikan ke pihak PPK serta laporkan ke tingkat bawaslu.Awasi persiapan pengumpulan berkas pendaptaran bacalon, lakukan koordinasi ke KPU serta teliti dalam peraturan perundang undang. Potensi pelanggaran pemilu itu sangat banyak senhingga diharapkan untuk PDPK, Memahami potensi potensi pelanggaran.  Serta teliti dalam Pom Coklit.

Penyampaian Komisioner Bawaslu Desivi PHL Oyon Zupra
PDPK harus mempertanyakan ke PPK atau PPS terkait dengan perekapan data coklit, perekapan data coklit itu per 3 hari jadi harus pengawasan lekat dengan pps.
Keakurasi data lebih di utamakan untuk pengawas desa jangan sampai pengawas desa terlambat dalam melakukan laporan Hasil pendataan coklit oleh petugas PPDP, jika terlambat maka laporan dari tingkat bawaslu kabupaten ke bawaslu provinsi akan terhambat juga, dalam pengawasan ujung tombak bawaslu ialah panwas desa.

Untuk pengisian laporan Form A akan menjadi patokan untuk laporan ke tingkat provinsi dan sampai ke tingkat RI.
Pengisian Form A utamakan tulisan yg terbaca hinga tidak menimbulkan kesulitan untuk pembacaan, serta pahami teknis pengawasan.

Setelah pengarahan bimtek supervisi langsung melakukan pemantauan ke sekretariat PDPK kecamatan,pemantaun terkait dengan kelengkapan sekretariat.

Selama kegiatan BIMTEK berjalan dengan lancar dan aman.(kif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *