Serius Tangani Covid19, Polres Sosialiasi UU Kesehatan Di DPRD Kaur

oleh -19 views

KAUR, E-BENGKULU.COM – Kapolres Kaur, AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH diwakili Kasat intelkam, Iptu Tomson Sembiring, SH sosialisasi UU kesehatan RI di gedung DPRD Kaur, Selasa (24/3). Sosialisasi ini berkenaan dengan jadwal masa reses anggota dewan ke daerah masing-masing.

Kasat Intelkam, Iptu Tomson Sembiring, SH

Pukul 13.00 WIB telah di laksanakan rapat terkait Pandemi Virus Covid 19 menyangkut kegiatan tahapan jadwal Reses DPRD Kabupaten Kaur ke wilayah pemilihan masing – masing di ruang rapat komisi II DPRD Kabupaten Kaur. Hadir dalam kegiatan ini, Waka I DPRD, Waka II DPRD Kabupaten Kaur. 10 orang anggota DPRD, Kasat Intelkam Polres Kaur, Sekwan DPRD Kabupaten Kaur, Kabag Umum Sekwan, Ps. Kanit I Sat Intelkam, Ps. Kanit IV Sat Intelkam beserta satu orang anggota.

Dalam penyampaiannya, Kasat Intelkam, Iptu Tomson Sembiring, SH menjelaskan, sudah diterbitkan maklumat Kapolri Nomor 02/III/ 2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap kebijakan Pemerintahan dalam penanganan penyebaran VIRUS COVID 19 untuk mencegah berkembangnya pondemi virus covid 19. Saat ini Polres Kaur, Dinkes, IDI Kaur, PWI Kaur dan TNI telah melakukan sosialisasi pencegahan di wilayah Kaur.

Di wilayah daerah lain imbauan untuk masyarakat yang berkumpul telah di laksanakan akan tetapi wilayah Kabupaten Kaur belum terlaksana dan di harapkan pada anggota DPRD untuk mendukung pelaksanaan imbauan tersebut. Pola penularan virus covid 19 sangat mudah dan sangat cepat.

Di wilayah Kabupaten Kaur terdapat 14 orang yang masuk dalam ODP ( orang dengan pengawasan) yaitu para jemaah tabliq yang baru pulang dari kegiatan Itjima di Sulsel dan telah di lakukan pemeriksaan oleh Polres Kaur dan Dinkes Pemkab Kaur. Perlu di ketahui bahwa orang yang dalam pengawasan ( ODP) belum tentu positif virus Covid 19 dan langkah awal ODP yaitu mengisolasikan diri di rumah masing-masing selama 14 hari dan selama 14 hari tersebut baru bisa di lihat perkembngan terhadap orang tersebut.

Agar pihak DPRD Kaur mendorong Pemkab Kaur untuk melakukan rapat sentral sektoral untuk menangani permasalahan virus Covid 19 dan instansi terkait lainnya guna menanggulangi supaya Virus Covid 19 tidak masuk wilayah Kabupaten Kaur. Orang yang baru pulang dari wilayah yang terindikasi terpapar Virus Covid 19 wajib melakukan isolasi diri/di rumahkan selama 14 hari termasuk anggota DPRD Kabupaten Kaur yang baru selesai melaksanakan Dinas luar.

Agar bersama- sama dapat mencegah virus covid 19 dengan cara mensiapkan tempat pencucian tangan, alat ukur panas dan masker di tempat kerja. Terkait kinerja DPRD melakukan reses boleh dengan catatan masyarakat yang datang harus duduk berjauhan minimal 1 meter dan masyarakat yang mengikuti reses maksimal 15 orang dan harus mengikuti tahapan – tahapan yaitu sebelum pelaksanaan reses harus mencuci tangan terlebih dahulu,sedia Hand Sanitizer,cek Suhu tubuh , menggunakan masker agar mengajak Polri, TNI, Kesehatan untuk memberikan sosialisasi konstituen yg di undang pada saat melaksanakan kegiatan reses. Terkait dinas luar DPRD Kaur supaya anggota DPRD untuk sementara tidak melakukan DL ( dinas luar) terkhusus daerah yang sudah terpapar virus Covid 19. Mengajak pihak DPRD Kab. Kaur untuk bersama – sama bekerja mencegah virus covid 19 dengan instansi terkait terkhusus di wilayah Kaur. Memberikan penjelasan terkait undang – undang yang melanggar maklumat Kapolri yaitu, UU nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit.

Ketentuan Pidana
Pasal 14 ayat 1
Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 14 Ayat 2
Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

UU 6/2018 Tentang karantina kesehatan Pasal 59 ayat (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Ayat (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Ayat (3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ayat (4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 93
Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 152 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.

Polri akan menindak tegas sesuai pasal ini Pasal 212, 216 dan 218 KUHP yang bisa diterapkan bagi masyarakat yang tetap berkumpul di suatu tempat.

Pasal 212 KUHP berbunyi, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kaitannya dengan pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.

Pasal 216 ayat (1) berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Pasal 218 KUHP berbunyi, “Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Penyampaian Waka 1 DPRD, Terkait maklumat sangat positif dengan memikirkan masyarakat banyak menyangkut virus covid 19. Menyangkut pelaksanaan tugas DPRD Kab. Kaur ke depan yaitu pelaksanaan Reses harus mematuhi protap setiap peserta reses harus mencuci tangan, memakai masker dan jarak antar peserta reses minimal 1 meter dan peserta Reses maksimal 15 orang.

Penyampaian Anggota DPRD sdr. Didi, menyikapi penyampaian kasat Intelkam sangat mengapresiasi sekali dan dapat di jadikan acuan dalam pelaksanaan tugas ke depan dan akan melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait virus covid 19. Apabila akan melaksanakan reses akan melakukan prosedur terkait virus covid 19. Terkait agenda pejalanan dinas agar dapat menunda dan apabila keadaan harus pergi dinas luar supaya tetap waspada dan jaga diri.

Kesimpulan rapat, Pelaksanaan Reses DPRD Kab. Kaur harus sesuai dengan prosedur yaitu melakukan pencucian tangan para peserta reses( menyediakan Hand Sanitizer), memakai masker, jarak antar peserta reses minimal 1 meter,mengukur suhu tubuh kpd peserta dan jumlah peserta maksimal 15 peserta dan mengundang pihak Puskesmas, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam pelaksanaan reses.(kif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *