Selesaikan Kisruh PT DPM, Bupati Turun Tangan

oleh -194 views

KAUR, E-BENGKULU.COM – Kisruh internal perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT Desaria Plantation Mining (DPM) terhadap karyawan dan pemilik kebun plasma mengundang reaksi keras Bupati Kaur, Gusril Pausi, S. Sos, M.AP. Senin (27/1/2020) pukul 09.40 WIB, bupati langsung turun pimpin mediasi penyelesaian masalah tersebut. Mediasi digelar diruang aula kantor Camat Kinal.

Kisruh terjadi antara perusahaan dengan karyawan dan petani HGU plasma yang selama ini tak kunjung selesai. Polemik bermunculan saat perusahaan ini kolef dan terjadi take over dengan PT Karya Mitra Bersama (KBM). Hadir dalam rapat tersebut, Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos, M.AP. Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S.Ik. Sekda Pemkabab. Kaur Nandar Munadi, S.Sos., MM. Kajari Kaur : Tati Vian Sitanggang, MH, MH. Wakil ketua II DPRD Kabupaten Kaur  Alpensyah, Dandim 0408/BS di wakili Pabung Kodim 0408/BS Mayor Inf. Zainudin. Manajement yang  baru PT. DPM. Kepala Dinas Pertanian  Nasrun, S.Hut. Kadis Nakertrans Yunardi Aziz, ST. Kepala KPTSP : Alpian, SH. Kasat Reskrim Polres Kaur IPTU Ahmad Khairuman. Kasat Intelkam Polres Kaur IPTU Tomson Sembiring, SH. Kapolsek Kaur Tengah, Kapolsek Tanjung Kemuning, Kapolsek Kaur Utara. Camat Kinal, BPN Kaur. Warga masyarakat HGU, Petani Plasma dan Karyawan PT. DPM kurang lebih 95 Orang.

Perwakilan perusahaan menyampaikan beberapa poin penting dalam kisruh tersebut, laporan dari Manajemen lama PT. DPM, Selaku karyawan dengan Jabatan Asisten Humas, Guhan, untuk masalah HGU di Wilayah PT. DPM belum adanya penyelesaian yang kongkrit dari tahun – tahun sebelumnya, dan tentunya hal ini untuk diketahui oleh Pihak Manajemen yang baru dalam hal ini PT. KMB.

Plasma belum dinikmati masyarakat setempat. Untuk jumlah Karyawan kurang lebih sebanyak 114 Orang, selama 4 bulan belum menerima gaji.

Sambutan Direktur Utama PT. DPM Manajemen yang baru, Dimas Andri Cristian, menjelaskan secara singkat, bagaimana terjadinya take over dari manajeman lama kepada manajemen baru yang rencananya akan dikelola PT. KBM. Akan menyelesaikan secara bertahap dari apa yang telah disampaikan oleh Pihak Manajemen lama yaitu Sdr. Guhan, berkenaan dengan Plasma, HGU serta gaji karyawan yang blum direalisasikan.

Akan melibatkan manajamen lama dalam hal penyelesaian masalah yang ada di PT. DPM agar tidak menjadi permasalahan yang horizontal dengan masyarakat setempat ke depannya.

Dalam arahannya, Bupati Kaur, Gusril Pausi, S.Sos, M.AP menyampaikan, untuk diketahui, bahwasanya saya selaku Unsur Pimpinan Daerah bersama dengan FKPD Kabupaten Kaur yang hadir dalam musyawarah ini, bukan untuk menyelesaikan permasalahan secara sepihak, dari itu masyarakat jangan sampai keliru, kami disini justru sebagai penengah dari apa yang telah menjadi permasalahan di PT. DPM.

Terkait dengan Take Over yang akan dilakukan PT. DPM, tentunya tidak bisa semudah itu dilakukan, mengingat dari PT. DPM manajemen lama masih banyak yang belum terselesaikan. Untuk masyarakat setempat korban HGU, Plasma maupun karyawan yang belum menerima gaji dengan adanya permasalahan Take Over ini, kiranya jangan sampai mengambil tindakan diluar batas yabg dapat menjerat warga masyarakat pada ranah hukum.  Berkenaan dengan Plasma, Sudah dimulai dari tahun 2011, namun belum adanya kontribusi pihak perusahaan kepada masyarakat yang terlibat, kiranya harapan kami untuk permasalahan tersebut agar lahan inti  dari PT. DPM, untuk dibagi dengan masyarat, baru akan dilakukan upaya selanjutnya yaitu take over dg PT. KMB.

Sementara itu, Sekda Pemkab Kaur Nandar Munadi, S.Sos, MM memberi imbaun, bahwa kita ketahui PT. DPM dihentikan, karena tidak selesainya terkait dengan masalah HGU serta Plasma dari manajemen yang lama. PT. KMB Untuk melanjutkan, sudah diingatkan untuk plasma blum terwujud, mampukah manajemen baru menyelesaikan, serta terdapat HGU pada wilayah PT. DPM, hal ini kiranya pada manajemen yang baru untuk dikonfensasi atau dikeluarkan.

Terkait dengan karyawan selama 4 (empat) bulan belum menerima gaji, kiranya pihak perusahaan selesaikan segera, karena menyangkut hak dari karyawan, baru Pihak Muspida akan memutuskan lanjut atau tidaknya perihal Take Over perusahaan tersebut. Hal ini tentu masih menunggu kesanggupan dari pihak perusahaan manajemen baru PT. DPM khususnya.

Penyampaian Kajari Kaur Ibu Tati Vian Sitanggang, SH,MH, pengalihan kepemilikan (Take Over) PT. DPM ke PT. KMB dari segi hukum misal Take over terkait perusahaan yang masih bersangkutan dengan Pemda setempat, tentu ada prosedur yang harus dipenuhi. Dalam hal ini PT. DPM memang perusahaan swasta, namun keawajiban atas kontribusi pajak pada pemda setempat khususnya Kab. Kaur, yang tertuang dalam perjanjiannya, dimana secara hukum manajemen baru bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terdapat di perusahaan tersebut.

Dari hal tersebut, tentunya kontribusi kepada Pemda Kab. Kaur, sangat diwajibkan, Karena tentunya akan menjadi tunjangan ekonomi bagi masyarakat setempat maupun Pemda Kab. Kaur itu sendiri. Serta untuk Take Over, segala unsur agar dilibatkan, berupa Permodalan Perusahaan serta kelayakan dari ijin PT. KMB, untuk langkah ini agar kiranya dipenuhi terlebih dahulu.

Mediasi menyimpulkan point penting yakni, berkenaan Gaji Karyawan yg belum dibayarkan selama 4 bulan, perusahaan akan mendata karyawan yang benar – benar terdaftar di PT. DPM secara include dengan berdasarkan Jumlah dan Waktu Kerja. Untuk Realisasi Gaji akan dibayarkan dengan cara dicicil selama 8 (delapan) bulan setiap bulan akan dibayarkan setengah dari gaji yang didapat.

Untuk lahan HGU plasma, Luas lahan HGU saat ini 2.489 Hektare. Luas lahan yang masuk HGU akan di verifikasi, ganti rugi akan dilakukan oleh PT. KMB. Lahan masyarakat sekitar 100 (seratus) hektare di HGU.
Untuk Plasma disepakati, luas lahan plasma 40% dari luas lahan inti yang real Versi KMB Lahan inti ada 500 Hektare. Akan membuka lahan plasma baru secara bertahap. Dari 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) Ha, Lahan plasma akan di bangun segera target 100 Hektare dalam sebulan. Lahan inti akan di verifikasi kembali.
Hasil mediasi diapresiasi masyarakat, korban HGU mengapresiasi setinggi – tingginya kepada Pihak Pemkab Kaur, khusunya Bupati Kaur, dalam hal ini telah terjun langsung kelapangan untuk membantu menyelesaikan permasalahan Take Over PT. DPM terkait dg HGU, Plasma serta belum dibayarkannya gaji karyawan dan menyatakan selaku pihak karyawan secara tertulis akan menjunjung tinggi perdamaian dan hukum yang berlaku. Masyarakat korban HGU meminta Agar pada teknis penyelesaian harus dilibatkan, mengingat dari HGU belum ikhlas terhadap PT. DPM yg di aktifkan kembali.(kif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *