Rapat Paripurna, 7 Anggota Dewan Absen

oleh -77 views

KAUR, E-BENGKULU.COM – DPRD Kaur kembali rapat paripurna, Senin (18/11/2019). Paripurna mengagendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap nota pengantar bupati atas APBD tahun 2020. Paripurna dipimpin langsung ketua DPRD Kaur, Diana Tulaini.

Hadir dalam paripurna tersebut, Sektaris Daerah Kabupaten Kaur, H. Nandar Munadi, S. Sos, M.Si, Wakil ketua I DPRD, Juraidi, SE, Wakil ketua II DPRD, Alpensyah, Kapolres Kaur Diwakili Kabag Sumda, Kompol Mansaudi, Kajari kaur diwakili Jaksa pungsional Junaidi, SH, Dandim 0408/BS diwakili Pabung 0408/BS-Kaur, Mayor Inf. M Zaenuddin, 18 Anggota DPRD Kaur, Kepala OPD, Camat, asisten dan staf ahli.

Dalam pandangannya, Fraksi partai Golongan Karya (Golkar) menyampaikan, Mendukung secara serius untuk memajukan sektor pariwisata agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Fraksi Golkar menyetujui terhadap rancangan Raperda APBD 2020.

Pandangan Umum Fraksi Kaur Kondusif menyampaikan, mengapresiasi rancangan APBD Kaur tahun 2020. Berkenaan penepatan kepala sekolah dan dewan guru di desa terpencil masih banyak tidak pernah masuk sekolah, agar dinas terkait dapat memberi saksi terhadap guru dan kepala sekolah. Dana alokasi khusus agar dapat terserap di skala prioritas serta mengedepankan azaz menfaat. Sektor dana desa, banyak kepala desa yang bersentuhan dengan hukum, agar dinas terkait dapat memperhatikan hal tersebut, karna sistem pengawasan belum berjalan baik dana desa agar di awasi agar dapat terserap ke infrastruktur yg baik. Terkait dengan pembuangan sampah di pasar impres, agar dapat di kelolah sampah agar tidak terjadi meresahkan masyarakat. Sebelum pemilihan kepala daerah, agar secepatnya dapat melaksanakan pemilihan kepala desa.

Pandangan umum fraksi sease seijean, pemilihan kepala desa yang mau tidak mau harus dilaksanakan pada awal tahun 2020, sesuai pada Pasal 34 ayat 6 undang-undang Nomor 6, sesuai dengan pertimbangan dewan sudah layak di anggarkan untuk Pilkades. Stunting/Gizi Buruk dinas terkait agar dapat memperhatikan serius, karna hal ini Kabupaten Kaur mendapat garis merah dari kementrian kesehatan, jangan di anggap remeh terkait dengan stunting karena ini berkaitan dengan generasi penerus bangsa.

Pandangan Umum Fraksi Partai PDIP, Sehubungan terkait dengan kemarau panjang agar dinas dinas terkait dapat memperhatikan, desa yang mengalami kekurangan air. Pemerintah daerah harus dapat memperhatikan infrastruktur desa terpencil.Temuan kekurangan fasilitas terhadap dinas, yaitu dinas Dukcapil karena ini berkenaan faslitas umum agar masyarakat dapat mengurusi apa pun tidak terganggu.(kif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *