Proyek Rehab SDN 19 Kaur Diduga Bermasalah

oleh -118 views

KAUR, E-BENGKULU.COM – Proyek rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 19 Kaur yang berlokasi di wilayah Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, yang anggarannya bersumber dari APBN tahun 2020 senilai Rp.272.160.000, diduga bermasalah. Hal itu dikatakan salah seorang tokoh masyarakat setempat yang identitasnya diminta untuk dirahasiakan, kepada E-BENGKULU.COM, pekan lalu.

“Proyek rehabilitasi di salah satu SD di wilayah Kecamatan Padang Guci Hulu ini berupa rehab sedang atau berat tiga ruang kelas itu, harusnya dilaksanakan secara swakelola pihak sekolah dengan komite sebagaimana ketentuan. Namun disinyalir tak sepenuhnya dilaksanakan demikian,” tutur nara sumber tersebut.

Menurutnya, yang terjadi di lapangan, antara pihak sekolah dengan komite terkesan tidak berjalan harmonis. Mestinya, kedua belah pihak tersebut harus ada kebersamaan karena proyek itu dilaksanakan secara swakelola. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 11 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020. Regulasi ini menyebutkan bahwa pekerjaan rehabilitasi dan atau pembangunan prasarana belajar dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) secara swakelola.
“Peraturan tentang petunjuk teknis penggunaan anggaran DAK fisik Bidang Pendidikan ini menyebutkan bahwa kegiatan peningkatan prasarana pada satuan pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang ditetapkan kepala sekolah penerima bantuan dan pekerjaannya dilakukan secara swakelola. Sedangkan, swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh sekolah dan komite,” tegasnya.

Jadi, lanjut sumber itu, jika sudah dibentuk panitianya, pasti ada seksi pembelian atau pengadaan barang. Bukannya guru sibuk sendiri belanja material tanpa memperhatikan ketentuan panitia yang sudah terbentuk.

“Kesibukan guru seperti itu bisa menjadi kurang fokus pada tugas utama, yaitu pembelajaran terhadap murid-muridnya. Terlebih pelaksanaan proyek, komite sepertinya kurang dilibatkan dan tak berperan,” tukasnya.

Dirinya menduga, proyek rehab sedang/berat Ruang Kelas Belajar (RKB) di SDN itu tidak dilaksanakan sepenuhnya secara swakelola. Menurutnya, hal itu terindikasi melanggar aturan. Karena sudah jelas dalam kepengurusan pasti ada pelaksana teknis yang diambil dari komite dan pihak sekolah sendiri.

Artinya, pelaksana teknis itu lah yang memimpin pelaksanaan kontruksi bangunan sesuai gambar yang telah dibuat sebelumnya oleh fasilitator atau tim teknis. Sehingga, ketransparanan pihak sekolah dipertanyakan.

“Coba tolong dinas terkait mengeceknya, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Dan, jika ada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan apa yang diucapkan saya ini, saya siap membuktikannya. Saya kira komite tak mau banyak bicara karena anak-anaknya bersekolah di SD tersebut,” tutur sumber itu.

Sementara itu, Ketua Komite SDN 19 Kaur, Rudismanjoyo, sekaligus orang tua murid di sekolah tersebut, mengatakan jika dirinya tidak terlibat secara langsung dalam hal pembangunan rehab RKB SDN 19 Kaur yang dimulai sekitar beberapa pekan lalu itu. Hanya saja, dirinya mengaku pernah diberitahu oleh Kepala Sekolah, dan juga sempat menandatangi berkas perihal rencana proyek rehab sekolah tersebut.

“Pertama itu seperti ini, (Beberapa waktu lalu) Kepala Sekolah itu nelpon aku. Dia (Kepala Sekolah) bertanya di mana (posisi) aku (saat itu). Aku jawab di rumah. (Lalu) Aku tunggu di rumah. Langsung nyodorkan berkas. (Seraya berkata) Tanda tangani dulu ini. (SD) kita dapat rehab. Seperti itu kata nya (waktu itu). Langsung aku tanda tangani (berkas) itu,” ujar Rudismanjoyo bercerita.

“Lebih kurang sekitar sebulan setelah itu. Kepala Sekolah nelpon lagi. (Katanya saat itu) SD kita dapat rehab. Tanda tangani dulu (berkas) ini. (Saya jawab) Jadi, bawa saja (berkasnya) ke rumah. Lalu aku tanda tangan,” lanjutnya.

Ketika ditanya lebih detail terkait keterlibatan pihak komite sekolah dalam hal perencanaan, pembentukan P2S hingga teknis kegiatan proyek rehab RKB tersebut, Rudisman mengaku jika dirinya tidak terlibat dan tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan P2S. Hanya saja, dirinya pernah diberitahu oleh Kepala Sekolah dan pernah diminta untuk tanda tangan saja perihal proyek rehab di sekokah tersebut.

“Setelah (saya) tanda tangan dua kali atau tiga kali (di berkas) itu, diam. Tidak ada acara-acara. Tidak ada informasi apa mau rapat dulu soal perencanaan, apa bagaimana. (Yang ada) Belum lama ini tadi ada rapat sekali. Kebetulan aku berhalangan hadir. Lalu aku suruh wakil komite untuk mendatanginya. Ceritanya, (saat) rapat komite itu ada tiga apa empat (wali murid) yang datang. (Rapat) Itu bukan (membahas) masalah perencanaan (kegiatan proyek), tapi rencana mau melelang aset (sekolah),” ujarnya.

Terpisah, saat dimintai konfirmasi terkait hal tersebut diatas, Kepala SDN 19 Kaur Ujang Muklis, membantah tudingan tersebut diatas. Ujang Muklis mengklaim bahwa dalam hal pelaksanaan pekerjaan rehab RKB di sekolah itu, dirinya tetap melibatkan unsur sekolah, yakni komite dan masyarakat mulai dari tahapan rapat perencanaan, hingga pelaksanaan pekerjaan yang tengah berjalan.
“Ya pernah (ada rapat). (Waktunya) Sebelum rehab,” ujar Ujang Muklis kepada E-BENGKULU.COM melalui sambungan telepon, Rabu (29/7/20).

Selain itu, Ujang Muklis mengaku membentuk P2S proyek rehab RKB di SDN 19 Kaur yang diketuai oleh unsur guru di sekolah tersebut. “Ketua panitianya dari guru Penjas (SDN 19 Kaur). Komite sekolah terlibat, wali murid terlibat,” tegas Ujang Muklis.

Sekedar informasi, pelaksanaan pengadaan rehabilitasi sekolah wajib mengacu pada Perpres nomor 16 tahun 2018 sebagai Pengganti Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena yang digunakan adalah anggaran APBN. Regulasi tersebut juga mengatur tentang jenis dan persyaratan kegiatan swakelola. (a2n)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *