Pilkada Aman Covid-19, Rakor Lintas Sektor

oleh -0 views

KAUR, E-BENGKULU.COM – Jumat (18/9/2020) pukul 09.00 Wib diruang rapat Pemda Kaur dilaksanakan pertemuan lintas sektor dalam rangka pembahasan pelaksanaan Pilkada aman Covid-19. Rapat koordinasi (Rakor) dipimpin langsung Sekda Kaur, H. Nandar Munadi, S. Sos, M.Si.

Kegiatan dihadiri oleh Kajari Kaur Nurhadi Puspandoyo, S.H.,M.H, Pabung 0408 Kaur- BS Kapten Inf. Henry Marpaung, Danpos AL Lettu Asep Saepudin, Kasat Intelkam diwakili oleh Bripka M. Fandromes Kanit IV Sat Intelkam, Kabag Hukum, Ka BPBD Sdr. Ujang Syafiri, Ketua KPUD Meixxy Rismanto, SE,Ketua Bawaslu Tony Kuswoyo, Kepala Dinas Satpol PP, Kepala Dishub dan Kepala Dinkes.

Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kab. Kaur Dalam Rangka mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2020 Aman Dari Covid-19 Serta Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 pada Rapat Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penyampaian Sekda Kaur, Agenda Peyelenggaraan Pilkada ada Pengumpulan Keramaian, untuk itu agar setiap tahapan penyelenggaraan pilkada tetap mematuhi protokol kesehatan. Pelaksanaan lanjutan secara teknis pelaksanaan penegakan Protokol Kesehatan tentang Sosialisasi para pelaku. Materi Ketentuan Penegakan KPU Dan Bawaslu dan Penegakan Hukum Dan instansi terkait.

Perlu pendanaan melalui APBD tidak di anggarkan APBD tetapi melalui Dana BTT. Untuk Pilkada Telah di dukung Oleh KPU dan Bawaslu. Salah satu teknis penegakan hukum Protokol Kesehatan adalah dengan memberikan edukasi dan himbauan.

Penyampaian Ketua KPUD Kaur, Dalam tahapan Pemilukada wajib menerapkan protokol kesehatan. Setiap Kegiatan yang dilaksanakan selalu memberikan doktrin untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti Protokol Kesehatan masih kurang. Agar kiranya dalam penegakan hukum Protokol Kesehatan mendapatkan dukungan dari tiap Instansi di Kabupaten Kaur. KPUD siap untuk mendukung Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Penyampaian Kajari Kaur, Perlu kiranya Penegakan Hukum Protokol Kesehatan ini dilakukan
untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 yang drastis. Kiranya Perbup ini dikaji lebih dalam agar tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lain.

Penyampaian Ketua Bawaslu, Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu gubernur, bupati dan walikota tahun 2020. Sanksi bagi peserta pilkada, parpol pendukung, atau tim pemenangan yg tidak mengikuti protokol kesehatan maka Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada Bawaslu provinsi sesuai tingkatan. Bawaslu hanya menyampaikan sanksi Administratif terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan oleh peserta Pemilu.

Penyampaian Kepala BPBD, Untuk membackup Penegakan Hukum protokol kesehatan akan dibentuk oleh TNI/Polri dengan mengutamakan Satpol PP. Teknis dalam melaksanakan Penegakan Hukum protokol kesehatan akan di koordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait.

Penyampaian Pabung 0408 Kaur-Bengkulu Selatan, TNI siap mendukung pelaksanaan Penegakan Hukum protokol kesehatan. Sudah ditekankan kepada anggota untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker.

Penyampaian Danpos AL,Telah dilakukan edukasi dan Himbauan kepada masyarakat, namun tingkat kesadaran masyarakat berkurang.

Penyampaian Kasat Intelkam diwakilinya Bripka M. Fandromes Kanit IV Sat Intelkam, Dari pihak Kepolisian telah memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas. Menjelang pelaksanaan pilkada agar tiap satgas lebih aktif dengan mensosialisasikan dan memberi edukasi tentang perbup nomor 68 tahun 2020 kepada masyarakat Kaur.

Setiap OPD yang terlibat dalam satgas agar dapat mengetahui tupoksi dan peran dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan Covid-19 di Kabupaten Kaur.

Penyampaian Kadis Satpol PP, Agar dibentuk Tim dalam memberikan himbauan kepada masyarakat terkait Penegakan hukum Protokol Kesehatan. Setelah adanya pemberian himbauan kepada masyarakat agar memberikan tindakan kepada masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan.

Rakor lintas sektor menyimpulkan, Pemerintahan Kabupaten Kaur bersama dengan instansi terkait siap membantu mensukseskan tahapan Pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19. Perbup tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan akan dikaji lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Akan dilaksanakan rapat lanjutan membahas mengenai teknis yang akan dilakukan dalan menegakkan hukum Protokol Kesehatan. Rapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruangan dan menggunakan masker bagi peserta rapat.(kif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *