Permendagri dan SE Terbit, Tahapan Pilkades Serentak Kaur Terancam Molor Kembali

oleh -0 views

KAUR, E-BENGKULU.COM – Kamis 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Ruang kerja Sekda Pemda Kaur dilaksanakan kegiatan Rapat koordinasi persiapan Pilkades di Kabupaten Kaur Tahun 2021.

Rapat di buka oleh Sekda Kaur H. Nandar Munadi, S. Sos, M.Si dihadir Kasat Intelkam Polres Kaur, KBO Sat Intelkam Polres Kaur, Kadis PMD, Ka Inspektorat, Kabag Kesra, Ka Sek Badan Keuangan Daerah, Kabag Hukum Pemkab Kaur, Kabid Bina Pemerintahan, Perwakilan Satpol PP dan Perwakilan Kesbangpol.

Penyampaian Sekda Kaur, membahas terkait gejolak daftar mata pilih yang mana ada masyarakat desa yang banyak tinggal di luar daerah dengan KTP desa tersebut.

Membahas solusi persiapan pilkades dengan hal hal prinsip yang harus di rubah terkait persiapan pilkades tahun 2021. Akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian terkait tahap pelaksanaan pilkades dari tahapan persiapan sampai dengan selesai.

Terkait dengan MPHD apabila harus ada SK Bupati dan harus dikaji betul terhadap bantuan anggaran terhadap desa.

bantuan keuangan adalah masalah internal tergantung kecepatan dan ketanggapan kita untuk menyelesaikannya. terkait daftar mata pilih harus di kaji dan dipelajari apabila ada regulasinya untuk meminimalisir persoalan apabila calon sudah menerima.

Terdapat fakta di lapangan ada yang terselip seperti masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut ada yang tidak terdaftar dalam daftar mata pilih yang mana harus kita selesaikan. Dalam Penetapan DPT harus di pikirkan potensi yang akan terjadi dan solusi agar panitia pelaksanaan pilkades dapat mengambil tindakan dalam proses pelaksanaan pilkades.

Pasca Pilkades biasanya banyaknya gugatan – gugatan yang di lakukan Cakades yang kalah sehingga harus di siapkan.

Penyampaian Kadis PMD Kaur, Terkait surat edaran mendagri tentang pilkades, saya telah berkoordinasi dengan perwakilan perangkat desa dengan hasil sebatas perbup untuk setiap tahapan sudah ada juklak dan juknis dari pemerintah untuk menerapkan Prokes dalam pelaksanaan pilkades nantinya.

Terkait Regulasi berkenaan dengan payung hukum dengan dana hibah bantuan keuangan, di desa masih ada masalah DPT yang belum rampung dikarenakan tahapan sudah habis, dikarenakan kebijakan dengan inti pelaksanaan pilkades yang kondusif dan aman.

Untuk kertas suara yang sudah di buka ada yang bermasalah seperti kertas surat suara yang kabur dan sebagainya, yang mana Surat suara tersebut harus di tangani dengan baik.

Penyampaian Ka Inspektorat, Terkait DPT harus adanya kesepakatan antara cakades untuk menimalisir timbulnya konflik sehingga panitia pilkades harus melibatkan cakades dalam penetapan DPT.

Terkait penundaan pelaksanaan pilkades tergantung dasar hukum yang akan di gunakan apabila menunggu perda maka penundaan agak terlalu lama.

Apabila akan di lakukan penundaan pelaksanaan pilkades maka Pemkab Kaur segera memberikan pemberitahuan pada Cakades secepat mungkin.

Penyampaian Kabid Bina Pemerintah Dinas PMD, Pada prinsipnya hal – hal seperti Surat suara, DPT kalau tidak ada perubahan telah di siapkan. Terkait pemilih apabila masyarakat tidak terdaftar Di DPS maka masyarakat sendiri harus aktif dengan mendaftarkan diri sehingga terbentuk DPT.

Panitia Desa pilkades banyak nya tidak melakukan tahapan – tahapan pilkades dan proses pembentukan DPT di tingkat desa yang di lakukan oleh panitia dengan sistem perekapan.

Terkait permendagri bahwa satu TPS harus DPT 500 Karena pandemi covid 19 sehingga desa yang memiliki DPT lebih dari 500 maka harus di bentuk dua TPS sedangkan waktu pelaksanaan tinggal beberapa minggu lagi dan dana untuk pelaksanaan sampai saat ini belum di cairkan dan menghambat panitia dalam proses pelaksanaan pilkades.

Dana dalam pelaksanaan pilkades di mungkinkan dapat di cairkan pada bulan Februari sedangkan panitia pilkades apabila dana tersebut belum cair tidak akan melakukan kegiatan.

Penyampaian Kabag Kesra, Bagi desa yang DPT nya di bawah 500 agar segera di laksanakan sedangkan desa yang masih adanya penambahan TPS di tunda sampai pembentukan panitia baru.

Regulasi penetapan DPT di tingkat desa tidak ada sehingga batas waktu penetapan DPT terkesan

Penyampaian Kasat Intelkam Polres Kaur, Potensi konflik Terkait pilkades bahwa polres Kaur telah melakukan pemetaan guna antisipasi. Bahwa saat ini panitia pilkades dan pihak kecamatan tidak mengetahui dasar hukum pelaksanaan pilkades.

Terkait DPT berbeda dengan pilkada Bahwa pelaksanaan pilkada tidak ada pengawas karena sepenuhnya di tangan desa dalam pemilihan Kades. Semua kebijakan yang di keluarkan panitia dan di ketahui Pjs Kades, perangkat desa boleh di laksanakan dengan membuat berita acara dan Cakades mengetahui kebijakan tersebut.

Potensi permasalahan jumlah DPT yang di tetapkan oleh desa dan pemda berbeda dan jumlah surat suara tidak singkron. Kesiapan dari Dinas PMD apakah sudah siap logistik pelaksanaan pilkades.

Tekhnis anggaran agar dapat mengundang panitia Cakades dan Camat untuk membahas anggaran. Terkait sengketa pilkades bahwa tidak adanya pengawasan seperti pelaksanaan pilkada sehingga Cakades yang tidak menerima hasil pilkades cuma dapat menggugat ke PTUN.

Terkait penundaan apabila tidak di mungkinkan pada tanggal 06 februari 2021 agar memberikan himbauan dan sosialisasi Terkait permendagri nomor 72 tahun 2020 dan Surat edaran Menteri dalam negeri nomor : 141 / 6689 / SJ tentang jumlah pemilih di tempat pemungutan suara pilkades serentak di era pandemi virus covid 19 yang isi nya salah satu bahwa setiap TPS dalam pilkades Jumlah DPT 500, sedangkan desa yang DPT lebih dari 500 harus membentuk TPS baru, panitia Pilkades harus melibatkan Satgas covid 19 supaya masyarakat dapat mengerti dan memahami alasan penundaan tersebut.

Agar dapat melibatkan Camat, Pjs Kades dan perangkat desa untuk penyampaian penundaan dengan alasan bahwa surat edaran menteri dalam negeri nomor : 141 / 6689 / SJ tentang jumlah pemilih di tempat pemungutan suara pilkades serentak di era pandemi virus covid 19 dan permendagri no 72 tahun 2020.

Agar Pemda dapat melibatkan TNI Polri serta Sat Pol PP untuk pengamanan pelaksanan tahapan – tahapan pelaksanan Pilkades. Terkait dengan masalah anggaran sehubungan dengan adanya penembahan TPS agar di kordinasikan dengan pihak anggaran Pemkab Kaur mengenai aturan pengalokasian anggaran penambahan TPS supaya tidak melanggar aturan.

Penyampaian Kabag Hukum, Bahwa dalam proses pelaksanaan Pilkades harus melibatkan Satgas Covid 19 di setiap desa. Agar di setiap kecamatan di berikan dasar hukum dan dasar pelaksanaan Pilkades.

Pelaksanaan Pilkades yang sebelumnya di laksanakan pada tanggal 06 Februari 2021 di tunda pada tanggal 06 Maret 2021 dengan alasan adanya peraturan menteri dalam negeri no 72 tahun 2020 dan surat edaran menteri dalam negeri nomor : 141 / 6689 / SJ tentang jumlah pemilih di tempat pemungutan suara pilkades serentak di era pandemi virus covid 19 yaitu : bahwa setiap TPS jumlah DPT 500 mata pilih, sedangkan desa yang DPT lebih dari 500 harus membentuk TPS baru.

Pemda dalam hal ini Dinas PMD akan mensosialisasikan alasan perubahan jadwal penundaan pelaksanan Pilkades ke Camat, panitia, Cakades dan masyarakat secara umum dan melalui media massa.

Dinas PMD akan menyelesaikan hal – hal Terkait kekurangan – kekurangan baik peraturan, anggaran, sarana prokes dalam persiapan pelaksanan Pilkades serentak Kabupaten Kaur. Dinas PMD akan selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pilkades agar dapat berjalan tepat waktu dengan aman dan lancar.(kif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *