Pengelolaan Limbah Medis di RSUD Kaur Disorot LSM

oleh -166 views

KAUR, E-BENGKULU.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Profesional Jaringan Mitra Negara Pro Jokowi-Ma’ruf Amin (Projamin) wilayah Provinsi Bengkulu, menyoroti pengelolaan limbah infeksius atau B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) pada fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Kaur. Hal itu disampaikan mengingat pemerintah Pusat telah mengeluarkan Surat Edaran terkait pengelolaan limbah B3 di fasiitas pelayanan kesehatan dimasa pandemi Covid-19. Apalagi RSUD Kaur diketahui belum memiliki izin pengelolaan limbah B3.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Projamin Provinsi Bengkulu, Miruan Usumo, mengatakan pengelolaan limbah Infeksius (limbah B3) dari fasilitas pelayanan kesehatan dampak Covid-19 harus mengacu Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/Men-LHK/PSLB3/PLB.3/3/2020. Untuk itu dibutuhkan kesadaran manajemen dari rumah sakit yang ada untuk melaksanakan ketentuan ini. Menurutnya, sejumlah ketentuan terkait pengelolaan limbah B3 di fasilitas pelayanan kesehatan telah diatur dalam surat edaran itu, antara lain dengan menyimpan limbah infeksius dalam kemasan tertutup paling lama dua hari sejak dihasilkan. Mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan limbah B3, fasilitas insenerator dengan suhu pembakaran minimal 800 derajat celcius dan autoclave yang dilengkapi dengan pencacah (shredder).

Selanjutnya residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol “beracun” dan label limbah B3, lalu disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3, untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola limbah B3. “Sejumlah langkah ini wajib dilakukan pihak manajemen rumah sakit,” katanya.

Dia mengatakan, semua barang bekas yang pernah dipakai pasien saat dirawat dan diisolasi di rumah sakit akan menjadi sarang baru perpindahan virus ke masyarakat lainnya. Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi jika limbah B3 ini tak dikelola secara benar sesuai standar yang berlaku.
“Terkait pengelolaan limbah B3 ini, Pemerintah Daerah dan masyarakat juga diajak melakukan pengawasan agar tidak menjadi bencana baru di Kaur,” katanya.

Terkait dengan pengelolaan limbah B3 di rumah sakit itu, Kepala Bidang (Kabid) Penunjang RSUD Kaur, Hoten Ghazali, S.IP, mengatakan bahwa pihaknya tetap melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah. Dikatakan Hoten Ghazali, pihaknya telah melakukan kerjasama (MoU) terkait pengelolaan limbah B3 itu dengan pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan jasa pengelola limbah B3 medis. Kerjasama dengan pihak rekanan itu dilakukan karena RSUD Kaur belum memiliki izin pengelolaan limbah B3. “Pengelolaan limbah B3 ini sudah ada MoU antara pihak rekanan dengan rumah sakit,” ujar Hoten Ghazali saat dimintai konfirmasi oleh media ini terkait pengelolaan limbah B3 RSUD Kaur di ruang kerjanya, Jumat (21/7/20).

Meskipun demikian, Hoten mengaku jika anggaran kegiatan pengelolaan limbah B3 di RSUD Kaur itu sendiri kosong alias nihil. “Ditahun (2020) ini, di DPA itu untuk (Anggaran) dana kegiatan (pengelolaan) limbah B3 ini kosong, sedangkan (pengelolaan) limbah itu harus (tetap dilakukan),” ujar Hoten.

Akibat kekosongan anggaran pengelolaan limbah B3 tersebut, manajemen RSUD Kaur lantas mengambil kebijakan lain. Kebijakan itu yakni dengan melibatkan Bidang lain di RSUD Kaur dalam hal pembiayaan. Hal itu dilakukan untuk menanggulangi kebutuhan anggaran pengelolaan limbah B3 di rumah sakit tersebut.

“Pada bulan Maret (2020) lalu yang datang rekanan (PT DAS). (Saat itu) Langsung kami sampaikan, kami jelaskan bahwa anggaran (kegiatan pengelolaan limbah B3) di DPA itu kosong. Kegiatan itu bukan lagi di kami (Bidang Penunjang),” tegas Hoten.

“Pada saat itu kami sampaikan ke manajemen rumah sakit, dan pihak perusahaan pengangkut limbah. Pas kebetulan ada pak Muhtadin dari BPJS. Karena dalam BPJS kan ada dua kegiatan, (yakni) insentif kegiatan tenaga kesehatan dengan fasilitas kemitraan yang bisa (digunakan) untuk kegiatan rumah sakit yang mendadak. Jadi pada saat itu kami sampaikan (untuk) minta bantuan disitu. Jadi untuk (biaya kegiatan pengelolaan) limbah itu diselesaikan pembayaran oleh mereka (Bidang lain),” ujar Hoten.

Terkait dengan kekosongan anggaran untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 di RSUD Kaur ini, Hoten mengaku jika pihaknya telah mengusulkan perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSUD Kaur kepada Tim Anggaran Pemda Kaur. Dirinya berharap kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kaur agar dapat mengakomodir kebutuhan anggaran kegiatan pengelolaan limbah B3 di RSUD Kaur tersebut. “(Anggaran kegiatan pengelolaan limbah B3) Kita usulkan di perubahan (anggaran), harapannya nanti ini bisa teranggarkan,” pungkasnya. (a2n)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *