Paripurna Raperda, DPRD Kaur Kompak Gunakan Masker

oleh -12 views

KAUR, E-BENGKULU.COM – DPRD Kaur gelar rapat paripurna persetujuan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Kamis (26/3). Merujuk pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, Bupati Kaur, Gusril Pausi, S. Sos, M.AP sampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Kaur. Penyampaian Raperda langsung kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, hasil penyusunan Raperda antara DPRD dan pemerintah daerah membuat kesepakatan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Urgensi penetapan program pembentukan Raperda ini agar dalam pembentukan Perda dapat dilaksanakan secara terencana. Untuk menjaga agar peraturan perundang-undangan di daerah tetap berada dalam kesatuan sistem, tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah disusun program pembentukan Perda setiap tahunnya.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, telah dilakukan penyusunan program pembentukan Perda. Kemudian, beberapa hal tersebut di atas juga mengingat beberapa peraturan diantaranya, Perda Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom jika Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi kabupaten dan kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, peraturan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tahun nomor 21 tahun 2019 tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kaur.

Pembentukan Perda Kabupaten Kaur proses yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam penyusunan program pembentukan Perda, DPRD Kabupaten Kaur telah melakukan langkah awal dengan melakukan pendaftaran tahun 2020. Berdasarkan kesepakatan awal, pembentukan Perda yang didasarkan kepada hasil pembahasan dalam rapat DPRD pada tanggal 23 Maret 2020 dengan instansi yang ditunjuk.

Adapun Raperda yakni, Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Raperda tentang APBD perubahan tahun 2020. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020, 14 macam Peraturan daerah tentang pendapatan asli daerah. 5 Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 6 Raperda tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten. 8 Rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan daerah sesuai Rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penanggulangan narkoba. 10 Rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang desa.

Berikut 11 Rancangan Peraturan Daerah yang digodok DPRD Kaur:

1. Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2019.

2. Raperda tentangĀ  perubahan APBD tahun 2020.

3. Raperda tentang APBD tahun anggaran 2021.

4. Raperda tentang Pendapatan Asli Daeraj (PAD).

5. Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

6. Raperda tentang penyelenggaraan sosial.

7. Raperda tentangĀ  pengelolaan dan penyelenggaraan pendidik.

8. Raperda tentang pemajuan kebudayaan daerah.

9. Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan narkoba.

10. Raperda tentang pengarasutamaan gender dalam pembangunan daerah.

11. Raperda tentang perubahan peraturan daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang desa.

Raperda ini dijadwalkan akan ditetap dalam Peraturan Daerah (Perda) hasil Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kaur terhadap daftar Propemperda pemerintah daerah Kabupaten Kaur.(adv/kif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *