LPj APBD Kaur 2019: PAD Kaur Terealisasi 101,05 Persen

oleh -36 views

BINTUHAN, E-BENGKULU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur menggelar rapat paripurna tentang Laporan pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur tahun 2019, Senin (6/7/20).

Rapat yang berlangsung di aula gedung DPRD Kaur, kompleks perkantoran Padang Kempas ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaur, Diana Tulaini, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaur beserta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kaur lainnya. Sedangkan Pemkab Kaur diwakili oleh Sekda Nandar Munadi, M.Si. Turut hadir unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Camat, serta SKPD Pemerintah Kabupaten Kaur.

Pada rapat paripurna tersebut, Sekda Kaur Nandar Munadi, M.Si, membacakan Nota Penjelasan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur tahun 2019, yang terdiri dari dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaur tahun anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam penyampaianya, Sekda Kaur Nandar Munadi, M.Si, menerangkan bahwa untuk Pendapatan Daerah Kabupaten Kaur tahun 2019 yang semula direncanakan sebesar Rp 834.515.995.005,05, dapat direalisasikan sebesar Rp 843.291.964.943,14 atau 101,05% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer serta pendapatan lain-lain.

‚ÄúSebagaimana kita ketahui bersama, didalam pelaksanakan APBD Kabupaten Kaur tahun 2019, pada 24 Juni 2020 lalu juga telah dilakukan pemeriksaan atau diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Alhamdulillah atas kerja keras semua pihak yang terkait dan atas dukungan dari DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” ujar Nandar Munadi.

“Dengan opini WTP yang kita dapat ini, semoga akan memacu semangat kita ke depan agar menjadi lebih baik lagi, dan dapat mempertahankan opini yang kita raih saat ini,” imbuhnya. (a2n)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *