Libatkan PUPR, Satu Pintu dan LH, Pansus RTRW-DPRD Provinsi Cek Tambang Pasir Besi

oleh -105 views

KAUR, E-BENGKULU.COM – Seninn(23/3) tim Pansus RTRW DPRD Kaur dan DPRD Provinsi Bengkulu cek tambang pasir besi di Kecamatan Maje dan Nasal. Dalam kunjungan ini, tim melibatkan Dinaa PUPR Lingkungan Hidup dan dinas satu pintu Inspeksi Mendadak (Sidak) perizinan pertambangan. Ikut pula dalam rombongan tersebut, perwakilan balai sungai wilayah 7 Bengkulu.

Kegiatan dalam rangka meninjau aktivitas tambang pasir besi di wilayah ini. Pansus RTRW memastikan revisi peraturan akan segera rampung pada bulan April mendatang. Dihadapan tim, Pansus RTRW DPRD Kaur menjelaskan, saat ini RTRW masih dalam tahap revisi ditarget pada bulan April sudah bisa disahkan menjadi Perda.

Wilayah Pasir Besi sudah masuk sepadan pantai dan berada dibelakang rumah warga. Janji Owner dari perusahaan pasir besi masih tidak ada kejelasan terkait penanganan dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dari penjelasan tersebut, tim langsung cek beberapa tanbang pasir besi yang ada di sepanjang wilayah Kecamatan Maje dan Nasal.

Pukul 12.15 WIB, anggota DPRD Bengkulu tiba dilokasi Tambang Pasir Besi Selomoro Banyu Arto (SMBA) di Desa Waihawang Kecamatan Maje, namun tidak terdapat aktifitas dan pihak manajemen tidak berada dilokasi sehingga anggota DPRD Bengkulu tidak dapat menanyakan dokumen perizinan pertambangan secara langsung. Selanjutnya, tim melakukan pengecekan sepadan pantai dan bekas galian lubang pasir besi dilokasi pertambangan, pada saat pengecekan bertemu dengan perwakilan masyarakat an. Bpk. Rafi’i dan menyampaikan untuk dapat membantu mereka dengan data-data dan fakta yang jelas sehingga pihak mereka dapat mengambil langkah-langkah dalam penanganan polemik perizinan Tambang diwilayah Kabupaten Kaur.

Pukul 12.45 WIB, melakukan pengecekan lokasi pengolahan pasir besi PT. Rusan Sejahtera namun tidak terdapat aktifitas dan pihak manajemen tidak berada di lokasi. Pukul 13.15 WIB melakukan pengecekan lokasi Tambang Pasir Besi milik PT. Bengkulu Mega Steel (BMS) di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal, pada saat pengecekan aktifitas pengolahan pasir besi sedang berlangsung dan bertemu dengan pelaksana Bpk. Idrus dan menanyakan prihal perizinan awal Perusahaan namun belum bisa menunjukan, sehingga Anggota DPRD meminta kepada pelaksanan untuk dapat menyampaiakan salinan perizinan yang dimiliki oleh perusahan kepada DRPR Provinsi maupun DPRD Kabupaten supaya pihak mereka dapat memberi jawaban kepada masyarakat yang menanyakan prihal perizinan pertambangan pasir besi yang ada di Wilayah Kabupaten Kaur.

DPRD Provinsi dan Pansus DPRD Kabupaten Kaur akan mengnolkan seluruh tambang pasir besi berdasarkan Perda RTRW yang akan diselesaikan pada April 2020, hal itu dikarenakan terdapat perubahan zonasi dalam RTRW tersebut. DPRD provinsi meminta kepada Dinas terkait untuk mengumpulkan seluruh data perizinan tambang mulai dari awal pengurusan perizinan.(kif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *