Geruduk Dewan, Puluhan Anggota BPD Minta Naik Gaji

oleh -224 views

KAUR, E-BENGKULU.COM – Kamis, 2 Juli 2020, Sekira pukul 10.30 s/d 13.30 WIB di Ruangan Rapat Komisi II DPRD Kaur Jalan A.Syaukani Saleh Komplek pemerintahan Padang kempas Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur telah dilaksanakan Hearing antara DPC Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Kaur dengan Komisi II DPRD Kaur Membahas tentang Kenaikan Gaji/Tunjangan BPD.

Hearing ini di pimpin oleh Ketua DPRD Kab. Kaur, Diana Tulaini, Kegiatan Hearing ini dihadiri, Ketua DPRD Kabupaten Kaur Diana Tulaini. Wakil Ketua I DPRD kabupaten kaur Juraidi,S.sos. Ketua Komisi I DPRD kabupaten kaur Basarudin. Anggota DPRD Kabupaten Kaur Firjan Eka Budi, Anggota DPRD Kabupaten Juhnan Hadi. Anggota DPRD Kabupaten Kaur Burman. Anggota DPRD kabupaten kaur  Samsul Fajri. Anggota DPRD Kabupaten Kaur Didi Rianto. Kabid DPMD, Donny Rasfino, ST, Kabag Pemerintahan, Bambang Tri.  Perwakilan Inspektorat Tri Mulyanto,Perwakilan Badan Keuangan Daerah Irpi, Ketua DPC ABPEDNAS Kab. Kaur, Widi Harto dan 4 Pengurus. Perwakilan Forum BPD masing-masing Kecamatan di Kab kaur (Jumlah 20 orang). 2 Orang Perwakilan Forum Kades se-Kab. Kaur.

Adapun Aspirasi yang di sampaikan oleh Juru bicara Forum BPD Se-kabupaten Rita Maryani, Berdasarkan peraturan pemerintah tentang desa bawa tugas dan fungsi BPD adalah salah satu unsur pemerintahan dan memiliki tugas memberikan fasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Desa. tugas yang berat kami pihak BPD tidak sesuai dengan Gaji yang didapat, serta penghasilan dari perangkat desa sangatlah berbeda baik dari tunjangan maupun penghasilan maka kami harapkan kepada DPRD untuk mempertimbangkan kenaikan Gaji BPD se-Kab. Kaur.

Ketua DPC ABPEDNAS Kab. Kaur, sdr. Widi Harto, menyampaikan bahwa, Agar pelaksanaan Hearing ini adanya kesimpulan secara tertulis, sehingga anggota Forum BPD, dapat menerima hasil kegiatan tersebut. Ketua Bidang Hukum dan HAM ABPEDNAS sdr. Sulaiman. Bahwa melihat dari peran BPD, maka kami dari asosiasi BPD kiranya kesejahteraan antara BPD dengan Perangkat desa dapat setara. melihat dari peraturan BPD memiliki hak yang sama dan pemerintah Desa dan BPD merupakan Garda terdepan dalam perencanaan pembangunan desa.

Dengan ini, kami menyampaikan tuntutan kenaikan Tunjangan BPD dalam wilayah Kab. Kaur, Ketua BPD Rp. 2.500.000/bulan. Wakil Ketua Rp. 2.300.000/bulan. Sekretaris Rp. 2.150.000/bulan, Anggota Rp. 2.000.000/bulan.

Kabid DPMD, Donny Rasfino, ST., diantaranya, Pihak pemerintah daerah Kabupaten Kaur melakukan langkah-langkah untuk menaikkan tunjangan kesejahteraan BPD, dengan mempertimbangkan  APBD Kab. Kaur. Sehingga kedepannya akan berkoordinasi dengan pihak BKD(Badan Keuangan Daerah)

Kabag Pemerintahan, Bambang Tri, STP., diantaranya, Bahwa tunjangan BPD berasal dari dua yaitu tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja bersumber dari Pendapatan Desa, sehingga apabila mengacu dari tunjangan kedudukan BPD harus bersumber pada Pagu anggaran yang tertinggi.

Perwakilan Inspektorat, Tri Mulyanto, yaitu Bahwa pihak inspektorat bersedia untuk membantu BPD untuk peningkatan kesejahteraan kedudukan BPD sesuai dengan regulasi yang tepat dengan aturan yang berlaku.

Perwakilan BKD, Irpi, yakni Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah daerah harus menganggarkan untuk desa sebesar 10% dan sampai saat ini Pemerintah telah mengatur Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

Ketua  dan Anggota DPRD Kaur yg hadir, intinya menyampaikan, Bahwa DPRD Kabupaten Kaur memberikan apresiasi kepada BPD yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, Bahwa lembaga DPRD Kaur mengajak untuk sama-sama memahani kondisi saat ini terkait kenaikan gaji anggota BPD, namun dimungkinkan pada tahun 2021 akan dianggarkan kembali terkait permintaan tersebut. Bahwa lembaga DPRD Kabupaten Kaur telah memfasilitasi pihak BPD terhadap kenaikan kesejahteraan BPD serta lembaga bersedia membantu peningkatan kesejahteraan BPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang ada.

Bahwa lembaga DPRD Kaur akan mendorong pihak pemerintah daerah untuk meningkatkan kesehatan BPD dan kedepannya kesejahteraan pengurus Masjid, Menyikapi kesejahteraan BPD yang saat ini sangat memprihatinkan maka lembaga DPRD Kabupaten Kaur akan memperjuangkan hak dari BPD tersebut. Menanggapi tuntutan dari asosiasi Forum BPD se Kabupaten Kaur kami dari dewan perwakilan rakyat daerah akan memperjuangkan aspirasi saudara-saudara dari BPD Kabupaten Kaur.

Kami mengharapkan kepada forum BPD Kab. Kaur agar tidak segan-segan untuk menyuarakan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Kaur karena BPD bagaikan saudara kandung dari DPRD kami siap memfasilitasi setiap keluh kesah dari masyarakat dan mengenai nominal tuntutan dari saudara-saudara nanti akan dikaji oleh pihak banggar DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah. Kami dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Kaur Semuanya setuju akan kenaikan tunjangan BPD Kabupaten Kaur.

Perwakilan Forum Kades se-Kab. Kaur, menyampaikan, Bahwa sesuai dengan aturan dan petunjuk, kami dari pihak pemerintahan desa mendukung serta mengharapkan kepada pihak terkait terhadap peningkatan kesejahreraan BPD.

Hasil/Kesimpulan dari Hearing sebagai berikut, Bahwa DPRD Kabupaten Kaur memberikan apresiasi kepada forum asosiasi BPD se Kabupaten Kaur yang telah menyampaikan aspirasi ke lembaga DPRD. Bahwa DPRD Kabupaten Kaur bersedia untuk memfasilitasi Perum BPD untuk peningkatan tunjangan kesejahteraan kedudukan BPD. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Bersedia mengkaji atas peningkatan besaran tunjangan kedudukan BPD sesuai dengan anggaran yang ada.(kif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *