Fraksi DPRD Kaur Pecah, Peta Politik Pilkada Berubah

oleh -34 views

BINTUHAN, E-BENGKULU.COM – Ruang rapat paripurnah DPRD Kaur, Senin (30/9/2019) mendadak ricuh. Rapat sebelumnya berjalan tertib, tiba-tiba ricuh akibat banyak interupsi dari anggota dewan. Salah satu interupsi dilontarkan oleh Rahmatin Hidayat, SH politisi Partai Gerindra. Terjadilah adu argumentasi dengan unsur pimpinan rapat. Akibatnya, debat panjang tersebut memaksa pimpinan rapat menskor hingga beberapa jam.
Paripurnah kembali dilanjutkan setelah dilakukan rapat internal fraksi. Disepakati ulang, pembentukan fraksi di DPRD Kaur berubah. Sebelumnya, hanya ada tiga fraksi yang ada yaitu fraksi Golkar, fraksi PDIP dan fraksi sease seijean. Anggota menyepakati perubahan fraksi menjadi fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi sease seijean dan fraksi Kaur Kondusif yang terdiri dari partai Perindo, Gerindra, PAN, PPP, PBB dan Nasdem. sedangkan, fraksi sease seijean meliputi partai Demokrat, PKB dan Hanura.

Adu mulut wakil rakyat di gedung parlemen diawali, Rahmatin Hidayat, SH yang enggan menanda tangani keputusan bersama tertantang pembentukan fraksi dan Tata tertib (Tatib) serta kode etik. Hal ini mendapat respon dari Deni Setiawan politisi Partai Demokrat. Perdebatan tersebut menyebabkan terpecahnya fraksi yang sudah disepakati sebelumnya. Pecahnya fraksi ini menggambarkan arus politik Pilkada mendatang.

“Saudara Rahmatin Hidayat sudah beberapa kali diundang rapat namun tidak hadir. Sehingga, tidak tahu apa yang sudah disepakati bersama sebelumnya,” ujar Deni Setiawan, SH dalam insterupsinya kepada pimpinan rapat paripurnah.

Pantauan awak media, jalannya rapat paripurnah dewan ini seharusnya tidak perlu terjadi. Namun, perang urat saraf antar anggota dewan pecah dan mengharuskan rapat ditunda hingga beberapa jam. Sehingga, menghasilkan perubahan fraksi yang ada di DPRD Kaur. Ada kemungkinan perubahan fraksi ini menggambarkan peta politik dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang. Fraksi Golkar meskipun tidak koalisi sudah dapat mengusung calon Kepala Daerah (Kada). Sedangkan, fraksi PDIP masih harus menjalin koalisi minimal mendapat tiga kursi lagi untuk mengusung calonnya. Di fraksi Kaur Kondusif yang memiliki kursi delapan kursi tentu dapat mengusung calon Kadanya sendiri. Lain halnya dengan koalisi fraksi sease seijean yang hanya memiliki empat kursi yaitu partau Demokrat dua kursi, PKB satu kursi dan Hanura satu kursi. Untuk mengusung calon Kada koalisi fraksi ini harus mendapat tambahan minimal dua kursi lagi.(kif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *